Hari Guru 2013 : Manusia yang Unggul Dihasilkan dari Pendidikan yang Maju

Jakarta: Bangsa yang maju dan unggul adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang maju dan unggul pula. "Manusia yang unggul adalah hasil dari pendidikan yang maju," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2013 dan HUT ke-68 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Istora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11) sore.

Untuk menghasilkan pendidikan yang maju, lanjut Presiden SBY, peran guru dan dosen menjadi penentu. "Mari kita terus meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa, agar bangsa Indonesia makin maju, adil, dan sejahtera," ujar SBY.

Presiden SBY hadir dengan didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono. Keduanya mengenakan kemeja batik PGRI. Peringatan HGN selalu diperingati bersamaan dengan HUT PGRI, yang jatuh pada 25 November.

Di sela-sela memberi sambutan, Presiden SBY mengajak seluruh hadirin untuk bertepuk tangan sebagai bentuk kecil apresiasi kepada para pejuang pendidikan di seluruh Tanah Air. Pemerintah sendiri telah banyak melakukan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru Indonesia.

"Kita bukan hanya berbicara, tapi terus berupaya dan berbuat agar pendidikan kita semakin baik, kemampuan guru semakin baik, dan kesejahteraan guru semakin baik," kata Presiden.

Setiap tahun, Presiden selalu menghadiri peringatan HGN dan HUT PGRI. Tahun ini merupakan kesempatan terakhir SBY hadir sebagai seorang presiden ini. Presiden SBY mendoakan para guru mendapat masa depan yang lebih baik sehingga bisa memanjukan pendidikan bangsa. "Saya memberikan atensi tinggi kepada guru," Presiden SBY menegaskan.

Selama 9 tahun lebih memimpin Indonesia, SBY telah berkeliling daerah dan bertemu langsung dengan para guru, dan berkunjung ke sekolah-sekolah. Presiden ingin melihat langsung keadaan, persoalan, dan upaya mengatasi persoalan guru dan dunia pendidikan.

"Bukan saya tidak percaya pada menteri, gubernur, bupati, dan walikota, tetapi telah menjadi tugas dan kewajiban saya untuk mengadakan pengawasan dan memberikan koreksi bila diperlukan," Presiden SBY menjelaskan.

Ketua Umum PGRI Sulistyo sendiri mengakui perhatian besar Presiden SBY dan Ibu Negara terhadap guru dan dunia pendidikan. Presiden SBY dan Ibu Ani, ujar Sulistyo, hampir tak pernah absen dalam peringatan Hari Guru Nasional.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY dan Ibu Negara yang selalu memberikan perhatian kepada guru dan PGRI. Menurut catatan kami, Presiden dan Ibu Negara selalu mementingkan guru. Selama saya menjadi ketua umum, tujuh kali mengundang tujuh kali pula beliau datang," kata Sulistyo.

Tahun ini, tema peringatan Hari Guru Nasional adalah 'Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013'. Dalam kesempatan ini, Presiden SBY juga menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan kepada 56 guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendikbud Mohammad Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, Menag Suryadharma Ali, Menhut Zulkifli Hasan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seusai acara, Presiden SBY dan Ibu Ani langsung menuju Bandung, Jawa Barat, untuk sebuah kunjungan kerja. 

Sumber

Wali Kota Depok 'Nodai' Seleksi CPNS

Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail 'nodai' proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang berlangsung di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI). Pasalnya, orang nomor satu di Kota Depok masuk ke ruang server sistem Computer Asisted Test (CAT) tanpa se izin tim pengawas.

"Ya, tadi wali kota sempat masuk ke ruang server. Tapi tidak menjadi masalah karena posisinya ramai orang. Secara umum penyelenggaraan ujian tes kemampuan dasar berjalan baik," kata koordinator tim pengawas Ombudsman, Triyoga M Habibi, kemarin.

Triyoga mengatakan, titik kritis penggunaan sistem CAT terletak pada server, pengecekan identitas, listrik, jaringan, dan akses ruang server. Sehingga setiap pengawas harus mengetahui siapa saja yang dapat mengakses ruang server. "Makanya tidak semua orang dapat mengakses ruang server. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar sistem tidak dimasukan aplikasi baru," ujarnya.

Menurut anggota pengawas seleksi nasional (Panselnas) itu, panitia penyelenggara lokal, dalam hal ini Pemkot Depok melakukan pengawasan sesuai prosedur tetap (protap). Dimana, kata dia, panitia mencocokan kartu peserta dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para peserta. "Alur penyelenggaraan sudah berlangsung dengan baik," kata Triyoga.

Triyoga menambahkan, keunggulan sistem CAT yakni, para peserta dapat mengetahui secara langsung nilai yang mereka raih. Panitia pun, kata dia, dapat langsung mengumumkan nilai ujian para peserta saat itu juga. "Tugas kita para pengawas meminta panitia langsung menempel hasil ujian peserta. Kalau mereka lupa, kita langsung ingatkan," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, tes kemampuan dasar (TKD) yang berlangsung sejak Sabtu (12/10) ini bekerjasama dengan UI. Dengan diikuti 1008 peserta CPNS. Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-2432/M.PAN.RB/7/20003 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi CPNS tahun 2013 dan 2014 serta surat Menpan nomor B-2682/M.PAN.RB/I/2013 tentang Permohonan Pilihan Sistem Seleksi CPNS tahun 2013.

Kebijakan tersebut diupayakan agar seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan menggunakan CAT, bertujuan untuk menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional, menetapkan standar nilai, dan mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujan. "Manfaat CAT bagi penerimaan CPNS adalah untuk memperoleh CPNS yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai, penilaian yang dilakukan lebih objektif, meningkatkan transparansi serta mencegah timbulnya KKN," katanya.

Nur Mahmudi menambahkan formasi di Depok dari Kementerian PANRB adalah 193 orang. Total peserta yang mengikuti ujian TKD adalah 1008 orang. "Itu yang memenuhi administrasi. Jadi kira - kira 1:5 yang akan diterima. 60 persen warga non Depok karena WNI siapapun boleh daftar. Kami juga siapkan CCTV untuk memantau tes ini agar ada pertanggungjawaban sebab dipantau ombudsman juga," paparnya.

Pelaksanaan ujian dipandu dan diawasi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam hal ini diwajili oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Jumlah pendaftar keseluruhan di tahap awal mencapai 8673 orang dengan jumlah berkas masuk sebanyak 3612 berkas.


Sumber

CPNS diimbau tidak terpengaruh janji-janji calo

Ilustrasi-Tes Penerimaan CPNS
 (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari)

Mataram - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tidak terpengaruh janji muluk para calo yang menawarkan bantuan kelulusan disertai imbalan.

"Para pelamar CPS hendaknya tidak terpengaruh janji muluk para calo, apalagi mematok harga jasa kelulusan," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, ketika dihubungi dari Mataram, Minggu.

Adhar mengatakan, sejumlah pelamar CPNS mengadu ke Ombudsman NTB dan mengaku sempat didekati oleh pihak tertentu yang berperan sebagai calo CPNS yang mampu meluluskan, namun harus membayar Rp60 juta hingga Rp100 juta.

Ombudsman NTB kemudian menyikapi permasalahan tersebut, namun hal itu jauh dari kebenaran sehingga para pelamar CPNS diminta untuk tidak termakan iming-iming calo tersebut. 

"Menurut saya sistem yang digunakan dalam perekrutan CPNS tahun ini memiliki sistem kontrol yang cukup ketat, sehingga kemungkinan-kemungkinan diintervensi oleh orang-orang tertentu sangat tipis," ujarnya.

Selain pengaduan soal calo CPNS, Ombudsman NTB yang membuka posko pengaduan CPNS sejak beberapa waktu lalu, juga menerima beragam pengaduan, seperti lambannya akses website pendaftaran, dan adanya pelamar yang mengaku sudah memenuhi syarat tapi tidak diloloskan karena permasalahan ijazah terakhir.

Menurut Adhar, dari beragam pengaduan itu pihaknya langsung menindaklanjutinya, terutama permasalahan yang bisa diselesaikan melalui upaya koordinasi, mengingat batasan waktu setiap tahapan retrutmen CPNS itu relatif terbatas.

"Ada beberapa laporan pengaduan yang langsung ditindaklanjuti, seperti lambannya akses website pendaftaran karena batas waktu pendaftaran relatif terbatas," ujarnya. 

Tes tertulis peserta seleksi CPNS itu akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 3 November 2013, di lokasi yang disediakan panitia.

Khusus untuk wilayah NTB, tahun ini, hanya pemerintah provinsi dan dua pemerintah kabupaten masing-masing Sumbawa Barat dan Lombok Utara yang mendapat formasi CPNS pelamar umum.

Pemprov NTB mendapat jatah CPNS pelamar umum di 2013 sebanyak 155 formasi, dari 264 formasi yang diusulkan ke Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara, sesuai analisis jabatan dan beban kerja. 

Dari 155 formasi yang diperoleh itu, Pemprov NTB akan memprioritaskan formasi tenaga kesehatan, sebesar 72 persen, dan sisanya 28 persen untuk tenaga teknis.

Sementara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapat jatah CPNS sebanyak 115 formasi, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendapat jatah CPNS sebanyak 149 formasi.

Dari jatah formasi CPNS di dua kabupaten itu, masing-masing sebesar 55 persen diprioritaskan untuk guru, 35 persen untuk tenaga teknis, dan 10 persen untuk tenaga kesehatan.Tahun ini, NTB 

Lebih dari 11 ribu pelamar umum akan memperebutkan 155 formasi CPNS 2013 di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Sebagian besar pelamar umum CPNS untuk formasi di lingkup Pemprov NTB itu masih didominasi dari dalam daerah, atau hanya beberapa orang dari luar NTB seperti dari Bali, Jawa, dan Bengkulu.

Sumber

Cuti Bersama 2014 Tidak untuk Guru-Dosen

Sekolah dan Kampus Harus Tetap Masuk

JAKARTA - PNS guru dan dosen siap-siap tersenyum getir menyambut penetapan cuti bersama 2014. Pasalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-BR) menetapkan, cuti bersama 2014 dikecualikan untuk PNS guru dan dosen.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB 13/2013 tentang pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama 2014. Surat itu merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri PAN-RB tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2014.
    
Dalam SKB tiga menteri itu, ditetapkan selama 2014 ada 14 hari libur nasional dan empat hari libur cuti bersama. Keempat hari libur cuti bersama itu jatuh pada 30 Juli " 1 Agustus dalam rangka hari raya Idul Fitri 1435 Hijriyah dan pada 26 Desember dalam rangka menyambut hari raya Natal.

Di butir ketiga surat edaran tertanggal 7 Oktober itu, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan cuti bersama sebagaimana diatur dalam SKB tiga menteri tadi dikecualikan untuk PNS guru dan dosen. Alasan pengecualian ini adalah, mereka telah mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan yang lain. Yakni pada pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) 24/1976 tentang Cuti PNS.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibnu Hamad mengatakan baru kemarin mendapatkan salinan surat edaran tentang cuti bersama itu. "Selaku lembaga negara, Kemendikbud mematuhi ketentuan dalam surat edaran dari Menteri PAN-RB tadi," katanya kemarin.

Ibnu mengatakan seluruh PNS dosen merupakan pegawai Kemendikbud yang ditugaskan di kampus negeri. Untuk itu surat edaran tadi sangat bersinggungan erat dengan kepentingan Kemendikbud. Setelah membaca detail butir-butir surat edaran itu, Ibnu mengatakan pengecualian cuti bersama untuk PNS dosen otomatis berdampak pada aktivitas kampus.

"Jadi saya tegaskan aktivitas kampusnya juga tidak libur. Mahasiswa tetap menjalankan perkuliahan, karena itu tadi PNS dosen tidak mendapatkan cuti bersama," katanya. Guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, dalam waktu dekat Kemendikbud akan meneruskan ketentuan surat edaran ini ke seluruh kampus negeri.

"Rasanya kampus swasta juga akan mengikuti surat edaran itu (tidak mengambil cuti bersama, red)," tandasnya.
    
Sementara untuk PNS guru, Ibnu mengatakan secara sistem kepegawaian bukan PNS Kemendikbud. Hampir seluruh PNS guru merupakan pegawai dari pemerintah kota atau kabupaten.

"Kemendikbud juga berharap pemerintah kabupaten dan kota menyesuaikan tentang kebijakan cuti libur bersama ini," katanya. Ibnu menegaskan sekolah-sekolah di daerah juga tidak diliburkan saat cuti bersama, karena pada PNS gurunya tidak diperbolehkan mengambil cuti bersama.
    
"Intinya saat cuti bersama seluruh aktivitas pembelajaran di kampus maupun sekolah berjalan normal seperti hari-hari biasa," paparnya. Sebab menurut Ibnu, ketentuan libur cuti PNS guru dan dosen sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP 24/1976 tentang cuti PNS.

sumber

Oknum Guru Diserahkan ke BKD

Diduga Hamili Pegawai Honor

Sijunjung, Padek—Oknum guru SDN 6 Sijunjung ber­inisial IG, 43, yang diduga me­lakukan tindakan asusila ter­ha­dap pegawai honorer SD ter­sebut, sudah dimintai kete­ra­ngan oleh Dinas Pendidikan dan ha­silnya akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sijun­jung M Siid mengatakan, pi­hak­nya sudah memanggil kor­ban dan guru yang dituduh mela­kukan perbuatan asusila terse­but. “Mereka diperiksa secara kedinasan. Sekarang, berkas pelaku tinggal dise­rahkan kepa­da BKD Sijunjung untuk tinda­kan selanjutnya,” jelas M Siid.

Menurutnya, jika terbukti, perbuatan itu jelas mencoreng institusi dan patut diberikan hukuman atau sanksi kedi­nasan yang berat. Sedangkan proses hukum, dia menye­rahkan sepe­nuhnya kepada kepolisian.

Kapolres Sijunjung AKBP Sugeng Riyadi yang dikon­firmasi soal itu mengatakan pihaknya masih terus men­dalami kasus tersebut. Kedua belah pihak juga telah dimintai keterangan. “Kita bertindak tetap sesuai aturan, jika terl­a­por nantinya terbukti bersalah, maka akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Kita tunggu aja perkembangannya, karena saat ini petugas masih menyelidikinya,” ujar Sugeng.

Sebelumnya, kasus asusila dengan terlapor IG, dilaporkan korban ke Mapolres Sijunjung, Kamis (26/9) lalu.  Salah se­orang keluarga korban, Juni Wandri, 33, yang mendam­pingi korban ketika melapor menceritakan, kejadian itu berawal ketika korban dengan inisial PS, 23, berniat hendak pergi ke Posko mahasiswa KKN di Nagari Paru yang ja­rak­nya sekitar 15 kilometer dari rumah korban. Peristiwa itu terjadi bulan Ramadhan, tepatnya tanggal 20 Juli.  Niat korban tersebut diketahui oleh IG. Karena jaraknya jauh, IG menawarkan diri untuk me­ngantarkan korban dengan mo­­bil­nya. Karena kenal dekat, kor­ban tidak menaruh curiga dan menerima tawaran terlapor.

Di perjalanan, korban me­ngeluhkan kepalanya sakit sambil sesekali memegang kepalanya. Lalu pelaku mena­warkan se­suatu, seperti obat kepada korban untuk dimi­num, dan korban pun menu­rutinya. Setelah meminum obat tersebut, korban menga­ku tambah pusing, hingga mem­buatnya pingsan.

Namun alangkah terke­jutnya korban setelah kembali tersadar, korban merasakan sakit di selangkangannya. Keti­ka melihat ke tubuh bagian bawahnya, korban tambah terkejut, karena tidak mene­mukan lagi celana dalamnya, dan terdapat bercak darah.

Sadar apa yang terjadi pada dirinya, korban berniat ke luar dari mobil dan minta tolong, namun dihalangi pelaku de­ngan alasan akan bertanggung jawab dengan nada sedikit mengancam.

“Setelah itu, dia terus men­dekati dan mengancam kor­ban. Dia ulangi perbuatan itu hingga korban hamil. Bukan­nya ber­tang­gungjawab, dia justru me­ngancam dan minta kandungan digugurkan,” je­lasnya.

Pelaku meneror korban melalui telpon dan SMS agar melakukan aborsi. Dikatakan Juli, jika korban mau meng­gugurkan kandu­ngannya, ma­ka ia (korban, red) akan lang­sung dinikahi pelaku.

Diakui korban kepada ke­luar­ganya, proses aborsi ter­sebut dilakukan di sebuah hotel di Sawahlunto. Namun setelah janin tersebut digu­gurkan korban, pelaku tidak mau lagi bertanggung jawab dengan berbagai alasan.

“Makanya kami melewati jalur hukum dengan melapor ke polisi. IG biang semuanya, bahkan membuat keluarga kami nekat aborsi. Kami ber­ha­rap IG dihukum berat kare­na telah menghancurkan masa depan seseorang. SMS pelaku menyuruh korban aborsi ma­sih tersimpan di Hp korban,” terang Juni Wandri.

sumber

Dimarahi di Depan Siswa, Guru Mogok

ilustrasi

BATAM - Sedikitnya 19 guru SDN 007 Bengkong, Batam, Kepulauan riau (Kepri), mogok mengajar kemarin (8/10). Akibatnya, 650 siswa tidak menerima pelajaran hingga jam pulang sekolah.

Aksi mogok para guru itu disebabkan rasa sakit hati atas ulah kepala sekolah (Kasek) yang dianggap melecehkan mereka. Semua berawal saat upacara bendera Senin (7/10). Ketika Kasek Eka Dewi Nursanti mengarahkan, pengeras suara tiba-tiba mati.

Peristiwa itu telah membuat Eka Dewi berang. Setelah upacara, seluruh guru diminta berbaris di lapangan. Di depan ratusan siswa, Eka Dewi memarahi para guru itu, bahkan melontarkan kata-kata kasar.

Para guru, baik guru muda maupun senior yang jauh lebih tua daripada usia Eka Dewi, merasa dilecehkan. Mereka bilang tidak mempersoalkan jika Kasek marah di kantor. ''Kami dibentak dan dimarahi di depan ratusan siswa. Sakit hati kami. Mau dikemanakan harga diri kami sebagai pengajar,'' kata seorang guru yang ditemui di SDN 007 kemarin.

Lantaran sakit hati, Senin siang (7/10) semua guru SDN 007 memutuskan pulang lebih awal. Bahkan, kemarin semua guru di sekolah itu mogok mengajar. Mereka beramai-ramai ke kantor Pemkot Batam untuk mengadukan Eka Dewi ke Wakil Wali Kota Batam Rudi. Namun, sayangnya Rudi tidak berada di tempat saat itu.

Saat dikonfirmasi Eka Dewi menyatakan, kedisiplinan dan nasionalisme siswa dinilai sudah hilang. ''Upacara tidak lagi membekas. Sekadar berbaris, lalu bubar,'' ungkapnya.

Karena itu, setelah upacara Eka mengumpulkan para guru di lapangan sekolah untuk mencari solusi. Dia tidak menyangka jika para guru tersebut malah mogok mengajar. ''Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang dianggap kasar,'' paparnya.

Aksi para guru SDN 007 itu akhirnya sampai ke telinga Udin P. Sihaloho, anggota DPRD Kota Batam, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Batam Rustam Efendi. Mereka langsung ke SDN 007 dan mengadakan pertemuan tertutup dengan para guru dan Eka Dewi.

Hasilnya, Eka Dewi untuk sementara ditarik ke Dispendik Kota Batam. Jabatannya digantikan pengawas dispendik hingga keadaan kembali kondusif. ''Eka Dewi kami tarik ke dispendik untuk dimintai keterangan. Itu hanya miskomunikasi, tidak ada yang luar biasa,'' kata Rustam.

Udin mengaku datang ke SDN 007 karena dihubungi salah seorang wali murid. Dia bilang anaknya tidak sekolah karena gurunya mogok. ''Si anak juga bilang tidak belajar karena gurunya tidak mau mengajar. Jadi, saya datang untuk mengecek. Ternyata benar. Saya minta yang begini jangan terjadi lagi. Kasihan siswa,'' jelasnya. 

sumber

Ancam Kebebasan Guru, Tolak Revisi PP 74/2008

JAKARTA - Sedikitnya empat organisasi guru nasional di luar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) 74/2008 tentang Guru. Penolakan ini terletak pada pasal 44 yang mengatur pembatasan jumlah kepengurusan dan keanggotaan organisasi profesi guru Indonesia.

Empar organisasi guru itu di antaranya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia).

Sekretaris Jenderal IGI, Muhammad Ikhsan, mengatakan pada 7 Oktober 2013 pihaknya sudah ikut dalam pertemuan yang dimotori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas draft akhir revisi PP 74/2008 tersebut. Namun terjadi deadlock saat pembahasan soal pasal 44.

"Karena itu, kita berinisiatif mengajukan draft  perubahan terutama pada pasal 44 revisi PP 74/2008 tersebut ke Kemendikbud siang ini, didampingi oleh LBH Jakarta," kata Muhammad Ikhsan, Rabu (9/10) di Jakarta.

Sekjen FSGI, Retno Listyarti, menyimpulkan bahwa dalam draft akhir yang dibahas bersama Kemduikbud 7 Oktober lalu menggambarkan Kemdikbud tidak ingin menjalankan rekomendasi Komnas HAM, yang meminta syarat pendirian organisasi profesi guru berdasarkan persentase anggota seharusnya tidak tercantum dalam revisi PP 74/2008 pasal 44.

"Persyaratan persentase itu merupakan syarat untuk hak-hak komunal bukan hak individu. Sementara kebebasan berorganisasi dan berserikat merupakan hak individu sebagaimana diatur dalam UU HAM," tegas Retno.

Untuk itu mereka ingin mengingatkan Kemdikbud jangan sampai membuat peraturan yang berpotensi melanggar HAM. Selain itu, mereka juga mengajukan kompilasi usulan pengganti dari isi pasal 44 dari draft revisi yang terakhir.

“Kami menduga Kemendikbud mengatur dan mengarahkan organisasi profesi guru yang tunggal, dengan  menggunakan contoh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Padahal kan, IDI sebagai wadah tunggal dokter  pendiriannya tidak diatur oleh Departemen Kesehatan," jelasnya.

Retno juga mempertanyakan mengapa pemerintah begitu takut dengan banyaknya organisasi guru, sehingga harus mengeluarkan aturan sedemikian ketat yang berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Muhammad Isnur dari LBK Jakarta menyatakan Pasal 28J UUD 1945 disebutkan pembatasan hak asasi manusia terkait kebebasan berserikat dan berkumpul harus dilakukan melalui UU, bukan melalui PP. Sehingga memaksakan pembatasan Hak atas Kebebasan berserikat dan berkumpul melalui PP menurutnya inkonstitusional.

"Apalagi jelas draft pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, bertentangan dengan Pasal-pasal dalam UUD 1945, juga UU lainnya. Di sini Pemerintah telah berbuat Kesalahan fatal dengan mengangkangi hukum dan konstitusi," tegas Muhammad Isnur.

Sumber

Para guru di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok mengajar dan doa bersama

ilustrasi

Jakarta - Para guru di seluruh Indonesia menggelar aksi mogok mengajar dan doa bersama di daerah masing-masing untuk menuntut kepedulian pemerintah terhadap kondisi pendidikan nasional pada Sabtu, bertepatan dengan peringatan Hari Guru Internasional.

"Jumlah pasti guru di Indonesia sampai sekarang tidak jelas. Estimasi kami guru-guru yang akan berdoa bersama dan tidak mengajar mencapai 3,7 juta orang," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo di sela aksi di Jakarta.

Menurut dia, aksi mogok mengajar dilakukan para guru anggota PGRI mulai dari tingkat sekolah, ranting (kecamatan), kabupaten, provinsi, hingga di pusat.

Surat pemberitahuan penyelenggaraan aksi massal ini, menurut dia, sudah dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Timur Pradopo. 

Sulistiyo mengatakan, para guru melakukan aksi itu untuk menyampaikan keprihatinan tentang banyaknya persoalan pendidikan di Tanah Air.

"Pendidikan kita arahnya semakin tidak jelas, semakin sulit memperbaiki karakter manusia," katanya. 

Sulistiyo mengatakan aksi mogok mengajar nasional itu juga dilakukan untuk mengkritik penerapan kebijakan pemerintah tentang guru yang semakin buruk. 

"Mulai dari urusan sertifikasi guru, pemerataan distribusi pendidik, tunjangan sertifikasi, inpassingatau penyetaraan guru swasta seperti PNS, pengangkatan guru honorer, dan lainnya," katanya.

sumber

Hanya 415 LPTK yang berkualitas sisanya dinilai belum kompetensi

ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, hanya ada seratus dari 415 unit kampus LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) yang berkualitas. Sisanya dinilai belum kompetensi sebagai kampus pencetak guru profesional. Keterangan ini membuat pengelola LPTK swasta resah.
 
Saat ini jumlah LPTK swasta mendominasi. Data terakhir menyebutkan jumlah LPTK swasta mencapai 347 unit dan LPTK negeri berjumlah 68 unit. Ketua umum Persatuan LPTK Swasta Sulistyo menuturkan, informasi dari Kemendikbud tadi membuat internal LPTK swasta resah. "Termasuk juga mahasiswanya," kata dia di Jakarta, Kamis (3/10).
 
Sulistyo menyebutkan kabar banyaknya LPTK berkualitas jelek ini sudah sejak 2011 lalu. Tetapi dia merasa tidak ada gerakan pendampingan dan perbaikan dari Kemendikbud yang mereka rasa signifikan. Menurut dia, Kemendikbud selama ini hanya membuat standar-standar yang dirasakan pihak LPTK terasa berat.
 
Menurut Sulistyo seluruh LPTK sudah mendapatkan izin dan memenuhi segala perintah Kemendikbud. "Jika sejak awal dinilai jelek, jangan dikeluarkan izin operasionalnya. Supaya masyarakat tidak resah," katanya. Sulistyo menuturkan LPTK swasta sudah banyak yang telah terakreditasi A, B, hingga C. Misalnya Kemendikbud merasa ada LPTK yang kurang baik, Sulistyo menutut untuk segera melakukan pembenahan bersama.
 
Hari ini rencananya ada pertemuan pengurus LPTK swasta se Indonesia di Jakarta. Salah satu tema pertemuan ini dalah, merespon sikap Kemendikbud selama ini. Termasuk kebijakan penghentian sementara atau moratorium pendirian LPTK baru.
 
Direktur Pendidik dan Kependidikan (Dirtendik) Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Supriyadi Rustad mengatakan, jumlah LPTK se Indonesia (negeri dan swasta) saat ini mencapai 415 unit. Dari jumlah tersebut, dia mengatakan LPTK yang berstandar baik untuk mencetak guru profesional tidak lebih dari 100 unit saja. "LPTK lainnya perlu pembinaan sehingga menjadi lebih bagus," kata dia.
 
Menurut dia LPTK yang dinilai layak mencetak guru profesional minimal terakreditasi B. Sementara saat ini masih banyak LPTK yang berstandar akreditasi C. Ketika musim rekrutmen CPNS seperti saat ini, lulusan LPTK dengan akreditasi C banyak yang merasa kecewa. Sebab umumnya syarat mendaftar guru CPNS minimal lulusan kampus LPTK dengan arkeditasi B.
 
Selain urusan akreditasi, Supriyadi mengatakan LPTK banyak yang melupakan sejumlah standar fasilitas minimal. Seperti keberadaan asrama mahasiswa, sekolah untuk laboratorium mengajar, hingga micro teaching. "Keputusannya sejak 2011 lalu adalah moratorium LPTK baru. Belum ada wacana untuk mencabut izin LPTK yang berkualitas jelek," paparnya. Sebaliknya Kemendikbud terus mendampingi pembinaan LPTk-LPTK yang berkualitas di bawah rata-rata tadi

sumber

Sumbar Kekurangan Guru SD

ilustrasi

Harian Singgalang - Dunia pendidikan kita ternyata sangat kritis dengan adanya kekurangan guru Sekolah Dasar (SD) di Sumatera Barat sekitar 7.000 orang. Baca Singgalang, Selasa (1/10).

Kekurangan guru itu, mem buat komite sekolah memberikan honor sekitar Rp200 ribu perbulan. Kekurangan guru akibat pemda dilarang mengangkat guru honor, terhitung 1 Januari 2005.
Kemudian kabupaten dan kota se Sumatera Barat juga tidak mendapatkan jatah CPNS umum, akibat belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD.

Kekurangan guru itu, belum termasuk guru yang akan pensiun pada 2014. Padahal pendidikan di SD membutuhkan guru yang professional di bidangnya. Tapi jika guru SD, dalam bekerja hanya diimbali hanya Rp200 ribu perbulan, maka otomatis kesejahteraannya jauh dibawah garis kemiskinan.
Gaji yang jauh dibawah upah minimum regional (UMR) itu, memang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Guru juga manusia yang butuh biaya untuk kehidupannya. Guru merupakan orang yang professional dalam belajar mengajar. Guru diharapkan akan memberikan pendidikan dan ilmu keterampilan kepada anak-anak kita. Guru yang baik, akan memberikan kepintaran dan kesopanan kepada anak didiknya.
Masalah kekurangan guru SD sudah lama terjadi, sejalan dengan pertumbuhan jumlah SD di sejumlah daerah kabupaten dan kota. Sementara pertambahan sekolah baru, tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah guru. Sehingga ketimpangan dan kekurangan guru, tiap tahun terus meningkat.
Apalagi pemerintah pusat sempat menetapkan status quo dalam penerimaan CPNS. Baru kran penerimaan CPNS dibuka lagi pada tahun ini sekitar 60 ribuan lowongan. Tapi pelamarnya sangat mem bludak, mencapai 2 juta orang.
Kalau kita tilik peran dan fungsi SD, sangatlah menentukan sekali bagi anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.
Peran dan fungsi guru SD sangat penting meletakkan dasar-dasar konsep berhitung, membaca dan menulis. Ketiga konsep itu, menunjang semua mata pelajaran yang ada di SD.
Berhitung adalah konsep logika dengan perhitungan matematika. Sebenarnya, matematika itu adalah termasuk rumpun bahasa juga, tapi bahasa yang memakai lambang-lambang.
Berhitung mempunyai kon sep operasinya adalah kabataku, yakni kali, bagi, tambah dan kurang. Menerapkan konsep perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, kepada anak usia SD harus tepat dan sesuai kemampuannya.
Guru akan lebih banyak melatih anak didiknya, dalam melakukan operasi matematika tersebut.
Dari sejumlah sekolah, masih kita temukan, siswa yang sudah duduk di kelas IV SD, yang tidak hafal kali-kali, sehingga mereka kesulitan melakukan operasi dalam pelajaran matematika.
Faktornya antara lain adalah, kurang mantapnya konsep perkalian tersebut, sehingga anak kesulitan menentukan hasilnya. Kemudian juga kurang adanya evaluasi penguasaan perkalian oleh guru kepada siswanya.
Kalau gurunya professional, maka ia akan menganjurkan anak didiknya mampu menguasai hasil perkalian yang kurang dari 10 tersebut.
Berbagai cara akan dilakukan, agar siswanya menguasai dan mengingat dengan cepat hasil perkalian. Salah satu adalah menunjuk secara acak satu atau dua orang siswa, ketika guru kelas masuk lokal.
Manfaat metoda ini adalah agar siswa setiap hari selalu menguasai perkalian tersebut, karena setiap hari selalu ditanya gurunya. Sesuai psikologi anak usia SD, jika ia tidak mampu menjawab pertanyaan guru, maka ia akan merasa malu dengan teman-temannya.
Hal ini akan menimbulkan motivasi untuk menguasai perkalian tersebut. Apalagi, jika sang guru pintar psikologi, sehingga anak yang menjawab dengan benar mendapatkan pujian.


Sumber

Permen Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Progran Pendidikan Profesi guru Prajabatan

SALINAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  87 TAHUN 2013 

TENTANG 

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :
a. bahwa  berdasarkan  Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan
profesi;

b. bahwa  berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  dan  huruf  b,  perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan  tentang Program Pendidikan Profesi
Guru  Prajabatan;

Download Permen Selengkapnya

SM-3T Bukan Pesaing Guru Honorer

MALINAU—Pembantu Rektor IV Urusan Kerja Sama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof. Suwarsih Madya menegaskan bahwa keberadaan guru bantu di sekolah-sekolah pedalaman dan perbatasan didatangkan pemerintah pusat melalui program Sarjana Mendidik (SM) di wilayah terpencil, terluar,  dan tertinggal (3T) dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. “Untuk bersama-sama membangun Indonesia yang cerdas,” tegasnya.

Keberadaan guru, peserta SM-3T tersebut,  tegas  Ny Suwarsih Madya adalah untuk membantu guru-guru yang ada disekolah dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan pada seluruh siswa. “Jangan ada pandangan bahwa mereka datang ke sebuah sekolah untuk menyaingi atau menyisihkan guru-guru honor (kontrak) yang ada. Bukan untuk itu,” tegasnya sekaligus menanggapi kesan peserta SM-3T , yang merasa ada sebagian guru honor/kontrak yang menganggap kehadirannya sebagai pesaing.

Ny Suwarsih Madya juga meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) serta para kepala sekolah yang akan membawa peserta SM-3T baru ke sekolahnya, untuk menjernihkan kedudukan peserta SM-3T tersebut di mata guru-guru kontrak dan honor yang ada.

Bahkan, lanjut Ny Suwarsih Madya, justeri para peserta SM-3T tersebut datang untuk belajar banyak hal. “Belajar mengabdi sebagai guru, belajar sebagai masyarakat, dan belajar sebagai warga negara Indonesia agar mereka dapat lebih memiliki jiwa ke-Indonesiaan,” tegas  Ny Suwarsih Madya. Kepada para peserta, Ny Suwarsih Madya menekankan pentingnya memilik kemampuan dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan kondisi dan karakter wilayah sekaligus masyarakat di sekitarnya. Sebab, tegasnya, hal itulah yang menjadi modal bagi keberhasilan peserta dalam mengemban tugas mereka dalam mencerdaskan Indonesia.

“Siapkan niat dan mental kalian untuk ditempatkan di mana pun,” pesannya.

sumber

90 Guru SM3T UPI Bandung Tiba Ditempatkan di Sekolah Terpencil

Aceh Timur- Sebanyak 90 guru Sarjana Menengah Terdepan, Tertinggal, Terpencil (SM3T) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang tiba di Aceh Timur, Selasa (17/ 9) di tempatkan ke sejumlah sekolah di daerah terpencil.

Kedatangan para tenaga pengajar hasil seleksi UPI Bandung ini disambut hangat oleh jajaran Pemkab Aceh Timur bersama Pemkab Aceh Timur dengan peusijuek (tepung tawar-red) yang dipusatkan di aula SKB Idi.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur, Abdul Munir SE, M.AP mengatakan, para guru SM3T asal Bandung (Jawa Barat) ini di tempatkan ke sejumlah sekolah di daerah terpencil sesuai dengan kebutuhan jurusan dan disiplin ilmu yang dimiliki.

"Kita akan tempatkan ke sekolah-sekolah yang belum memiliki guru, seperti di Simpang Jernih," katanya.

Abdul Munir mengatakan, selain ke Simpang Jernih yang merupakan daerah yang harus dilalui dengan menggunakan getek (perahu kayu-red) selama 4-6 jam dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuala Simpang (Aceh Tamiang), para guru SM3T juga akan di tempatkan ke beberapa kecamatan terpencil lainnya seperti Serbajadi-Lokop, Peunarun, Ranto Peureulak, Indra Makmur, Julok, Simpang Ulim dan dikawasan Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari.

"Sesuaikan diri kalian dengan lingkungan sekitar, sehingga keberadaan para huru SM3T nantinya benarbenar dibutuhkan masyarakat," katanya.

sumber