Kurikulum 2013 Belum Muat Semangat Keindonesiaan

Yogyakarta, (Antara Sumbar) - Kurikulum 2013 belum memuat semangat keindonesiaan karena mengesampingkan Pancasila sebagai salah satu karakter dasar Bangsa Indonesia, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Wuryadi.

"Saya lihat Kurikulum 2013 hanya menitikberatkan pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan menghilangkan peran Pancasila sebagai salah satu karakter dasar bangsa kita," katanya di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia pada sarasehan "Strategi Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Upaya Penguatan Pancasila", kurikulum yang rencananya diterapkan pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah pada Juli 2013 itu, juga dinilai tidak melibatkan komponen utama pendidikan yakni guru.

Guru dan sekolah, kata dia, lebih banyak didudukkan sebagai pelaksana dari kurikulum tersebut. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 masih bersifat sentralistik.

"Memang tidak sentralistik mutlak, tetapi hal itu bisa membawa kelemahan dan ketidakefektifan dalam kerangka kebhinekaan. Saya sepakat adanya dinamisasi kurikulum, tetapi dinamisasi tersebut diharapkan memperhatikan kebutuhan dasar bangsa," ucapnya.

Ia menuturkan, kebutuhan dasar bangsa itu antara lain kebutuhan bangsa dan budaya, kebutuhan subjek didik, kebutuhan lembaga yang mendidik dan pemerintah, serta kebutuhan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Jangan lupa, pendidikan itu sebagai alat perjuangan dan bukan semata-mata untuk menyiapkan pembentukan tenaga kerja atau juara sebuah kompetisi," tukasnya.

Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta St Kartono mengatakan, keterlibatan guru dalam Kurikulum 2013 masih minim. Guru lebih banyak sebagai pengguna atau tukang saja dalam penerapan kurikulum itu.

"Padahal, nanti dalam implementasinya guru juga akan lebih banyak bertanya berapa jumlah mata pelajaran yang akan diperolehnya," ujarnya.

Menurut dia, dalam dokumen Kurikulum 2013 dijelaskan tentang tujuan seorang guru yang harus mampu menerjemahkan ide dan rancangannya menjadi proses pembelajaran yang baik.

Apa yang dilakukan oleh guru harus memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni mampu membangun kecerdasan dalam ranah kognitif, sikap, dan psikomotorik.

"Dengan demikian, pekerjaan pendidikan nasional seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab guru," katanya. (*/jno)

Sumber