Tak Ada Alasan Presiden Tak Copot Mendikbud

Mendikbud M Nuh. [tempo.co.id]

[MEDAN] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) layak mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh kalau tidak mau mengundurkan diri terkati gagal dan amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).   

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengaku bertanggung jawab atas kebobrokan pelaksanaan UN. Bentuk tanggung jawabnya ya harus mundur," tegas Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah, Roder Nababan kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/4).   

Roder mengatakan, sikap tegas dari seorang Presiden sangat dibutuhkan untuk menyikapi kekacauan UN. 

Sebab, pembatalan ujian itu sudah sangat mengganggu kondisi psikologis, utamanya mental pelajar yang batal mengikuti ujian itu. Belum lagi masalah teknis yang dikeluhkan siswa, seperti lembaran jawaban yang sangat tipis dan mudah sobek, dan sebagainya.   

"Menteri Pendidikan danKebudayaan layak diganti atas kekacauan UN.  Presiden jangan membiarkan menteri yang gagal bertengger di pemerintahan. Ini preseden buruk. Selain itu, perusahaan pemenang tender, selaku pihak swasta yang menangani pengadaan naskah ujian, juga perlu diproses hukum jika terbukti bersalah atas kekacauan UN tersebut. Ini harus diusut," katanya.   

Menurutnya, pelaksanaan UN yang amburadul tersebut, memberikan peluang atas bentuk kecurangan. Sebab, peserta yang gagal mengikuti UN dipastikan mencari jalan untuk mendapatkan naskah ujian dari rekan - rekannya dari sekolah lain.   

"Kecil kemungkinan jika negara harus melakukan perbaikan dengan mengganti naskah ujian tersebut. Selain memakan waktu untuk proses pengiriman, pengadaan naskah ujian itu juga mengeluarkan biaya tidak sedikit," sebutnya. 

sumber