Peneliti: pendidikan RI jadikan lulusan sebagai kuli

  "Meskipun ia seorang doktor, tetap menjadi kuli di negeri sendiri,"

Yogyakarta (ANTARA News) - Politik pendidikan Indonesia sejak Orde Baru hingga kini menjadikan para lulusan sebagai kuli di negeri sendiri, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sutaryo.

"Meskipun ia seorang doktor, tetap menjadi kuli di negeri sendiri," katanya di Yogyakarta, Selasa, sehubungan dengan akan diselenggarakannya sarasehan Pendidikan Urun Rembug Seputar Kurikulum 2013.

Menurut dia, jika kurikulum 2013 diterapkan, ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni lulusan akan tetap menjadi kuli atau manusia berbudaya Indonesia. Pendidikan yang baik semestinya mampu menghasilkan lulusan berciri manusia berbudaya Indonesia.

"Hal itu penting karena dengan pendidikan yang baik mampu menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Ahmad Dahlan," katanya.

Ia mengatakan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX meskipun mendapat pendidikan dasar dan tingkat lanjut dari Belanda, tetap kental sebagai orang Indonesia. Begitu pula Gus Dur yang mendapat pendidikan di Timur Tengah.

"Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendapat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari Belanda, tetapi ciri ke-Indonesiaan-nya sangat kental," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Soedjito Sosrodihardjo mengatakan, dunia pendidikan saat ini masih jauh dari harapan. Padahal "input" yang dimiliki membanggakan, banyak yang pintar dan cerdas.

"Namun, `output` yang dihasilkan tidak sebaik yang diharapkan. Mungkin salah satunya karena permasalahan kurikulum selama ini," katanya.

Menurut dia, terjadi tarik ulur kepentingan dalam kurikulum selama ini. Bahkan kurikulum oleh banyak pihak tidak dipahami sebagaimana mestinya.

"Tarik ulur kepentingan itu yang menjadi masalah," kata Guru Besar Fakultas Hukum UGM itu.

Ia mengatakan, sarasehan Pendidikan Urun Rembug Seputar Kurikulum 2013 akan diselenggarakan di Yogyakarta, 20 Mei 2013. Sarasehan itu merupakan bagian dari agenda kegiatan Bulan Pancasila 2013.

"Selain sarasehan, dalam Bulan Pancasila 2013 juga digelar seminar Etika Politik dan Demokrasi Pancasila, Kursus Pancasila, Konggres Pancasila V, dan Pengajian Pancasila," katanya.
(B015/Z003) 

Sumber