HP Gratis Bingungkan Guru

ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel secara bertahap membagi gratis handphone (HP) ke sedikitnya 3.000 kepala sekolah (Kepsek) dan pengawas sekolah di Kalsel.

Selain banyak yang belum mengetahui, tidak sedikit guru yang mempertanyakan efektivitas program tersebut.

Risa misalnya. Guru salah satu SMA di Tabalong itu mengaku bingung terhadap tujuan pembagian HP. Menurut dia, seharusnya yang dilakukan adalah peningkatan kinerja Kepsek dan pengawas agar lebih maksimal menjalankan fungsinya.    

Lain lagi dengan Deny, guru SD di kabupaten yang sama. Dia mengritisi beban pembayaran abonemen Rp 75 ribu per bulan untuk penerima HP. Pasalnya, biaya itu dibebankan kepada sekolah.

“Alangkah lebih bijak jika mempertimbangkan kemampuan sekolah, menyangkut penggunaan dana,” ujarnya, Sabtu (30/3).

Keluhan juga diucapkan seorang Kepsek yang enggan disebutkan namanya. Pasalnya, HP itu diprogram secara khusus sehingga hanya berfungsi sebagai media pelaporan kinerja. HP tidak bisa digunakan sembarangan dan menjadi inventaris kantor.

“Padahal, kalau menggunakan HP pribadi, sering tidak sampai mengeluarkan Rp 75 ribu per bulan. Akan lebih baik bila bantuan itu adalah modem sehingga dapat digunakan untuk menambah wawasan,” kata dia.

Salah seorang guru SMK di Banjarbaru, Udin menilai pemberian HP bisa mubazir. Dia pun mengatakan, laporan kinerja lebih baik jika disampaikan secara manual, bukan  melalui HP.

“Kalau di perkotaan pemberian HP bisa sia-sia karena rata-rata sudah punya. Kalau mau cepat ya pakai jaringan internet,” ujarnya.

Menanggapi penilaian miring itu, kepala LPMP Kalsel, Abdul Kamil mengatakan mereka belum mengetahui secara detail program tersebut. Ditegaskan dia, apapun program bisa sia-sia bila tidak dikelola secara baik.

“Penerima melaporkan data penilaian melalui SMS yang sudah dirancang khusus di HP itu. Jadi jangan salah kaprah, laporannya yang dilaporkan lewat SMS. Bukan menilai lewat telepon. Persis quick qount (penghitungan cepat). Data itu mudah dan cepat masuknya. Lalu bisa diakses kapan dan di manapun,” ujarnya.

Kamil pun meminta para guru tidak iri terhadap Kepsek. Pasalnya, HP itu bukan atas nama Kepsek, tetapi sekolah. Kepsek hanya menjadi operator.

“HP juga tidak boleh dibawa pulang. Bila Kepsek diganti, ya harus diwariskan ke kepala sekolah yang baru,” kata Kamil.

Dia juga menegaskan, HP tidak bisa digunakan berkomunikasi dengan operator lain. “Itu digunakan untuk pelatihan dan pembinaan melalui audio konferensi, untuk memudahkan koordinasi,” ucapnya.

Kepala Disdik Kalsel Ngadimun mendukung program itu. “Yang lebih mengerti LPMP. Namun intinya, seiring majunya teknologi, penunjangnya harus canggih. Kami tentunya mendukung,” tegas dia. (lis/dny/has)

sumber