Sampang Kekurangan 2.400 Guru

ilustrasi

SAMPANG – Kebutuhan tenaga pengajar di Sampang masih tinggi, terutama untuk sekolah di daerah terpencil. Sementara konsentrasi tenaga pendidik menumpuk di wilayah perkotaan. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang menunjukkan, jumlah kekurangan guru mencapai 2.400 orang untuk berbagai jenjang pendidikan.

Kondisi tersebut menimbulkan kepincangan antara pendidikan di kota dengan daerah pelosok yang tidak terjangkau infrasruktur sarana pendidikan memadai. Sehingga Ketua Forum Kajian Publik (FKP), Heru Santoso, meminta pihak Disdik melakukan pemerataan dalam menempatkan tenaga guru.

’’Seharusnya para guru tidak hanya bersedia mengajar di sekolah yang berada di daerah perkotaan, tetapi sesuai dengan sumpah janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bersedia ditempatkan di mana saja. Namun karena Disdik tidak tegas, sehingga guru menumpuk di kota saja, sedangkan sekolah terpencil dibiarkan kekurangan guru pengajar,’’ ungkap Heru, ditemui Jum’at (21/12).

Menurut Heru, lemahnya manajerial dalam pengelolaan tenaga guru itu menunjukkan bahwa Disdik tidak dapat bertindak tegas terhadap guru yang menolak ditempatkan di daerah terpencil. Sehingga ia menenggarai ada oknum yang bermain mata dengan para guru agar tidak dipindah ke sekolah pelosok yang masih minim tenaga pengajar. ’’Jika tetap dibiarkan seperti itu, jangan harap siswa yang tinggal di daerah terpencil dapat mengenyam pendidikan secara layak,’’ tukasnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Karir dan Pengadaan Guru, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang, Abdul Hannan, menjelaskan, bahwa pihaknya tengah berupa mengajukan pengadaan rekrutmen guru dengan formasi sebanyak 607 orang. Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 itu merupakan bagian dari upaya untuk membantu mengurangi kebutuhan tenaga pengajar. 

’’Formasi 607 orang itu meliputi 339 tenaga pengajar Sekolah Dasar (SD), 192 guru Sekolah Menengah Pertama(SMP), 25 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 41 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),’’ jelas Hannan.

Ia menyatakan, Kementerian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) setiap tahunnya meminta agar daerah mengajukan formasi pengadaan CPNS, namun sayangnya dalam moratorium tersebut pihaknya tidak dapat mengajukan, karena terbentur persyaratan yang mencantumkan bahwa pengadaan pegawai tidak boleh membebani kebutuhan APBD lebih dari 50 persen dari total anggaran.

’’Mudah-mudahan 2013 nanti kami sudah bisa mengajukan kebutuhan pegawai, sehingga dapat membantu kekurangan tenaga pengajar tersebut,’’ pungkasnya. rud

Sumber: