Sarjana Kecamatan Krayan Tolak Guru SM3T

 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN, Para sarjana di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Sarjana Asli Putra Putri Daerah menolak penempatan para guru program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM3T).

Dalam surat tertanggal 31 Oktober 2012 yang akan dikirimkan kepada Bupati Nunukan, para sarjana ini menyampaikan secara tegas penolakan pengiriman guru SM3T ke Kecamatan Krayan.
Pihaknya beralasan, pengiriman guru dimaksud akan merugikan putra-putri asli daerah. Sebab kehadiran para guru itu telah merampas hak dan kesempatan mereka sebagai putra asli Kabupaten Nunukan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Program dimaksud menurutnya, tidak lain hanya sebagai batu loncatan bagi sarjana dari luar daerah untuk menjadi PNS. Setelah itu, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing.
“Selama ini kami putra asli Krayan tidak diperhitungkan sumber daya manusianya,” ujar Jerry, guru honorer di SMA 1 Krayan mewakili rekannya.

Mantan Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Nunukan di Samarinda ini mengatakan, dengan program dimaksud, tentu akan menghilangkan kesempatan para guru honor untuk mengajar. Sebab tugas mereka akan diambil alih guru programSM3T dimaksud.

“Mau dikemanakah guru-guru honor yang ada di Krayan? Guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Haruskah kami menjadi tukang ojek di rumah kami sendiri? Haruskah kami seperti tikus mati dilumbung? Haruskah kami menjadi tamu di rumah kami sendiri?” katanya.

Pemkab Nunukan harusnya tahu jika selama ini putra daerah di Kecamatan Krayan masih memadai dan siap mengabdi di tempat asalnya.

“Kami sudah sampaikan ini kepada Wakil Bupati Nunukan pada dialog Senin (29/10/2012) lalu di Penginapan Agung Raya, Long Bawan, Krayan.

Janjinya tetap diprioritaskan putra daerah. Tapi kami mau reaksi dan tindakan cepat. Jangan dikirim guru-guru itu. Kembalikan saja ke daerah mereka lagi,” ujarnya.

Meskipun biaya untuk program dimaksud menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun pihaknya bersikeras menolak program itu. Menurutnya, sebagai daerah otonom, Pemkab Nunukan juga harus berani menolak kebijakan yang merugikan putra daerah.

Sedikitnya ada 68 orang sarjana di Kecamatan Krayan telah menandatangani pernyataan menolak guru SM3T ditempatkan di Kecamatan Krayan.

“Semua sarjana sarjana di Krayan, baik yang honor maupun yang belum kerja sudah menandatangani pernyataan itu. Jumlah itu belum termasuk mereka yang diploma,” katanya.

Nantinya pernyataan mereka ini akan ditembusukan kepada Wakil Bupati Nunukan, DPRD Kabupaten Nunukan, DPRD Kaltim, LPADKT, Camat Krayan, Ketua LSM Peduli Pembangunan Krayan, LSM Tana Tepun dan Ketua Adat Besar Krayan.

Tahun ini Pemkab Nunukan menerima 30 guru dari Gorontalo, 40 guru dari Malang dan 70 dari Nusa Tenggara Timur yang berasal dari program SM3T.

Mereka disebar di sejumlah kecamatan di pedalaman yang selama ini masih kekurangan guru seperti di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Nizaruddin menjelaskan, Ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Tinggi. Segala pembiayaan program dimaksud tidak ada sedikitpun dibebankan pada APBD Kabupatne Nunukan. “Itu tanggung jawab penuh kementerian," ujarnya.