Oleh : Ririn Handayani.
Kehadiran para pengajar muda dari Program Indonesia Mengajar (PIM) dan
Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdalam, Tertinggal dan Terluar
(SM-3T) seolah menjadi secercah cahaya bagi anak-anak di pelosok negeri.
Kehadiran mereka tidak hanya memantik semangat anak-anak untuk kembali
bersekolah, namun juga keberanian membangun mimpi untuk menyongsong masa
depan yang lebih baik.
Kedua program tersebut
secara khusus memang didedikasikan untuk pembangunan pendidikan di
daerah terutama daerah 3T yang pada umumnya mengalami ketertinggalan
cukup senjang dengan daerah lain. Papua misalnya. Ketertinggalan SD di
Papua mencapai 12 tahun di belakang daerah lain. Untuk SMP, Papua sudah
tertinggal 15 tahun. Ketertinggalan tingkat SD bahkan lebih parah lagi
yakni mencapai 24 tahun. Sungguh memperihatinkan, padahal ini baru
Papua. Sejumlah daerah lain yang masuk kategori 3T, juga mengalami
kesenjangan akses pendidikan yang tidak jauh berbeda.
Daerah 3T umumnya menghadapi sejumlah masalah klasik dalam bidang pendidikan seperti kekurangan jumlah (shortage), distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi di bawah standar (under qualification), kurang kompeten (low competencies), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched). Masalah lain yang juga dihadapi adalah angka putus sekolah yang relatif masih tinggi sementara angka partisipasi sekolah relatif rendah.
Jumlah guru di Indonesia sebenarnya cukup memadai. Perbandingannya bahkan jauh lebih ideal dibanding rata-rata perbandingan jumlah guru dan murid di sejumlah negara maju. Menurut data tahun 2009/2010, perbandingan jumlah guru dan murid di Indonesia untuk jenjang TK dan sederajat adalah 1:9,7, SD dan sederajat 1:15,9, SMP dan sederajat 1:12,8, SMA dan sederajat 1:11,2, sedang untuk SLB 1:3,9. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding Malaysia yang rata-rata 1:25, Korea Selatan 1:30, Jepang 1:20 dan Jerman yang juga 1:20. Fakta ini mendorong pemerintah dan pihak terkait berupaya membangun komitmen bersama agar guru lebih terdistribusi secara merata ke pelosok negeri terutama daerah 3T agar mereka dapat segera maju sejajar dengan daerah lain. Secara khusus, Kemendikbud mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun layanan kepada mereka yang tak terjangkau. Prioritas diberikan ke daerah-daerah dengan ketertinggalan pendidikan yang sangat memprihatinkan seperti Papua.
Berdampak Serius
Kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan berdampak serius bagi daya saing Indonesia di kancah global. Salah satunya ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir bahkan mengalami penurunan peringkat pada tahun 2011 lalu, dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi peringkat 124 pada tahun 2011. Dari tiga sektor yang menjadi indicator penghitungan IPM (ekonomi, kesehatan dan pendidikan), IPM Indonesia melorot justru di bidang pendidikan. Padahal, bidang ini yang mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN (20% dari total belanja negara).Penurunan peringkat juga terjadi pada Indeks Pendidikan Untuk Semua (PUS) Indonesia. Yakni dari peringkat 65 pada tahun 2010 menjadi peringkat 69 pada tahun 2011.
Peringkat-peringkat di atas membuat Indonesia, negara yang sangat kaya dengan pertumbuhan ekonomi sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, memiliki posisi yang tidak jauh berbeda dengan negara berkembang kebanyakan yang identik dengan kualitas SDM yang pas-pasan bahkan cenderung tertinggal. Meski secara ekonomi makro, World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Februari lalu menempatkan Indonesia dalam Trillion Dollar Club yakni negara dengan PDB di atas US$1 triliun bersama sejumlah negara kuat lainnya seperti China, India, Rusia, Brasil, Korea, Meksiko, dan Turki, namun secara umum kualitas SDM Indonesia tidak jauh berbeda dari negara berkembang kebanyakan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sekaligus menakutkan. Tanpa SDM yang handal, kita bisa menjadi tamu di negara sendiri. Kekayaan Indonesia yang sangat melimpah akan dikelola oleh SDM-SDM handal dari negara lain. Sementara kita, dengan kualitas SDM seadanya, akan menjadi pengekspor tenaga kerja murah spesialisasi buruh dan pekerja rumah tangga.
Mengakselerasi Kemandirian
Pendidikan adalah cara paling efektif untuk membangun masyarakat dan bangsa yang maju sejahtera. Pendidikan juga diyakini sebagai kendaraan terbaik bagi mereka yang tertinggal dan tak terjangkau untuk memiliki akses dan berkembang sejajar bersama yang lain. Kehadiran para pengajar muda melalui PIM dan program SM-3T di berbagai pelosok negeri diharapkan bisa menjadi solusi bagi sejumlah persoalan pendidikan di daerah. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kemandirian daerah untuk secara mandiri menghasilkan SDM berkualitas yang mampu memberi kontribusi positif agar daerah yang sebelumnya masuk kategori tertinggal bisa berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain.
Selain program di atas, pemerintah sejak lama juga telah menggulirkan sejumlah program yang ditujukan agar setiap warga negara berkesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Di antaranya melalui program Kejar Paket A, B, dan C untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, ada program pembelajaran jarak jauh yakni melalui Universitas Terbuka (UT). Melalui program-program ini diharapkan mereka yang mengalami sejumlah hambatan (gender, ekonomi, usia, maupun greografis) dapat tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program-program ini perlu lebih digalakkan agar masyarakat menemukan banyak cara dan jalan untuk memajukan dirinya. Dibutuhkan sinergi semua pihak mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, masyarakat sendiri hingga generasi muda bangsa, untuk mewujudkannya menjadi nyata. ***
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu HI Universitas Airlangga.
Daerah 3T umumnya menghadapi sejumlah masalah klasik dalam bidang pendidikan seperti kekurangan jumlah (shortage), distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), kualifikasi di bawah standar (under qualification), kurang kompeten (low competencies), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched). Masalah lain yang juga dihadapi adalah angka putus sekolah yang relatif masih tinggi sementara angka partisipasi sekolah relatif rendah.
Jumlah guru di Indonesia sebenarnya cukup memadai. Perbandingannya bahkan jauh lebih ideal dibanding rata-rata perbandingan jumlah guru dan murid di sejumlah negara maju. Menurut data tahun 2009/2010, perbandingan jumlah guru dan murid di Indonesia untuk jenjang TK dan sederajat adalah 1:9,7, SD dan sederajat 1:15,9, SMP dan sederajat 1:12,8, SMA dan sederajat 1:11,2, sedang untuk SLB 1:3,9. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding Malaysia yang rata-rata 1:25, Korea Selatan 1:30, Jepang 1:20 dan Jerman yang juga 1:20. Fakta ini mendorong pemerintah dan pihak terkait berupaya membangun komitmen bersama agar guru lebih terdistribusi secara merata ke pelosok negeri terutama daerah 3T agar mereka dapat segera maju sejajar dengan daerah lain. Secara khusus, Kemendikbud mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun layanan kepada mereka yang tak terjangkau. Prioritas diberikan ke daerah-daerah dengan ketertinggalan pendidikan yang sangat memprihatinkan seperti Papua.
Berdampak Serius
Kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan berdampak serius bagi daya saing Indonesia di kancah global. Salah satunya ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir bahkan mengalami penurunan peringkat pada tahun 2011 lalu, dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi peringkat 124 pada tahun 2011. Dari tiga sektor yang menjadi indicator penghitungan IPM (ekonomi, kesehatan dan pendidikan), IPM Indonesia melorot justru di bidang pendidikan. Padahal, bidang ini yang mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN (20% dari total belanja negara).Penurunan peringkat juga terjadi pada Indeks Pendidikan Untuk Semua (PUS) Indonesia. Yakni dari peringkat 65 pada tahun 2010 menjadi peringkat 69 pada tahun 2011.
Peringkat-peringkat di atas membuat Indonesia, negara yang sangat kaya dengan pertumbuhan ekonomi sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, memiliki posisi yang tidak jauh berbeda dengan negara berkembang kebanyakan yang identik dengan kualitas SDM yang pas-pasan bahkan cenderung tertinggal. Meski secara ekonomi makro, World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Februari lalu menempatkan Indonesia dalam Trillion Dollar Club yakni negara dengan PDB di atas US$1 triliun bersama sejumlah negara kuat lainnya seperti China, India, Rusia, Brasil, Korea, Meksiko, dan Turki, namun secara umum kualitas SDM Indonesia tidak jauh berbeda dari negara berkembang kebanyakan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sekaligus menakutkan. Tanpa SDM yang handal, kita bisa menjadi tamu di negara sendiri. Kekayaan Indonesia yang sangat melimpah akan dikelola oleh SDM-SDM handal dari negara lain. Sementara kita, dengan kualitas SDM seadanya, akan menjadi pengekspor tenaga kerja murah spesialisasi buruh dan pekerja rumah tangga.
Mengakselerasi Kemandirian
Pendidikan adalah cara paling efektif untuk membangun masyarakat dan bangsa yang maju sejahtera. Pendidikan juga diyakini sebagai kendaraan terbaik bagi mereka yang tertinggal dan tak terjangkau untuk memiliki akses dan berkembang sejajar bersama yang lain. Kehadiran para pengajar muda melalui PIM dan program SM-3T di berbagai pelosok negeri diharapkan bisa menjadi solusi bagi sejumlah persoalan pendidikan di daerah. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kemandirian daerah untuk secara mandiri menghasilkan SDM berkualitas yang mampu memberi kontribusi positif agar daerah yang sebelumnya masuk kategori tertinggal bisa berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain.
Selain program di atas, pemerintah sejak lama juga telah menggulirkan sejumlah program yang ditujukan agar setiap warga negara berkesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Di antaranya melalui program Kejar Paket A, B, dan C untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, ada program pembelajaran jarak jauh yakni melalui Universitas Terbuka (UT). Melalui program-program ini diharapkan mereka yang mengalami sejumlah hambatan (gender, ekonomi, usia, maupun greografis) dapat tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program-program ini perlu lebih digalakkan agar masyarakat menemukan banyak cara dan jalan untuk memajukan dirinya. Dibutuhkan sinergi semua pihak mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, masyarakat sendiri hingga generasi muda bangsa, untuk mewujudkannya menjadi nyata. ***
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu HI Universitas Airlangga.
Sumber:
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !