Panitia Seleksi Nasional Minta Polisi Kawal Ketat Soal CPNS

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 meminta aparat kepolisian (Polri) melakukan pengawalan ketat terhadap soal-soal tes yang akan digunakan untuk melakukan seleksi penerimaan CPNS dari 69 Kementerian/Lembaga, 23 Pemerintah Provinnsi, dan 237 Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua (Waka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat rapat Paselnas Pengadaan CPNS di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RN), Jakarta, Rabu (28/8).

Rapat Panselnas itu dipimpin oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mewakili Kepala BKN sebagai Ketua Tim Pelaksana Panselnas, dan dihadiri seluruh panitia pelaksana, termasuk tim pengawas yang antara lain beranggotakan konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dikoordinir oleh Indonesia Corruption Watch(ICW).

Waka BKN Bima Haria Wibisana mengatakan peran polisi sangat dibutuhkan, terutama untuk mengawal dan menjaga soal maupun Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang terpaksa harus menginap. “Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, kita optimis tidak akan terjadi kebocoran soal,” ujarnya.

Sementara oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana Panselnas meminta seluruh anggota panitia mengoptimalkan peran masing-masing dalam mencegah terjadinya kebocoran soal. “Dari Mabes Polri akan berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk melakukan pengawalan soal. Namun untuk teknis operasionalnya akan dibicarakan lebih detail lagi,” kata Setiawan.

Tenaga Honorer KII

Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) untuk tenaga honorer kategori II menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK), dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013. “Pelaksanaannya bersamaan dengan TKD pelamar umum yang menggunakan LJK. Namun tempatnya terpisah,” jelas Setiawan.

Adapun pengadaan soal dan LJK dalam TKD honorer K-2, menurut Setiawan, diambil dari anggaran Kementerian PAN-RB, termasuk biaya untuk distribusinya. Namun penggandaan soal TKD pelamar umum berasal dari anggaran masing-masing instansi penyelenggara.

“Kami harap pelaksanaan TKD di berbagai daerah dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi. Namun apakah koordinasi ini juga bisa dilaksanakan dalam penggandaan soal atau tidak, masih akan kami bahas lebih lanjut,” tambah Setiawan, sembari menyebutkan, anggaran pengadaan CPNS berada di masing-masing kabupaten/kota/instansi.

Menurut oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB itu, Panselnas CPNS terdiri dari Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kapolri, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Sekretaris Wakil Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Ombudsman.

Sumber: (Humas Kemenpan-RB/ES)